Pemekaran Wilayah Papua Sangat Penting

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sendiri membuka pintu pemekaran Papua, yaitu pemekaran yang diusulkan, Papua Tengah, Papua Pegunungan Tengah, Papua Selatan, dimana usulan Kepala Negara ini juga direspons positif oleh Komisi II DPR RI. Presiden Jokowi menyatakan pemekaran wilayah Provinsi Papua masih butuh kajian mendalam dan aspirasinya sudah diterima oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Jokowi tidak menutup pintu usulan pemekaran wilayah Papua, baik untuk Papua Selatan maupun Papua Tengah.

Wacana pemekaran provinsi di Papua dimulai lagi saat tokoh adat bertemu Jokowi pada September 2019. Mereka mengusulkan pemekaran lima wilayah provinsi baru agar jumlah daerah di Papua sesuai tujuh wilayah adat.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan mengharapkan pemerintah pusat segera mencabut moratorium atau penangguhan pemekaran wilayah Papua, dan menginginkan pembentukan daerah otonom baru (DOB) Provinsi Papua Barat Daya dikabulkan

Pemerintah Provinsi Papua Barat disebut mendukung pembentukan provinsi Papua Barat Daya. Persyaratan pembentukan dikatakan sudah lengkap dan masyarakat menyambut baik rencana itu. Dominggus juga berharap semua pihak di Papua mendukung perjuangan pemekaran provinsi ini.

Pemprov Papua Barat dijelaskan telah membentuk wadah yang dipimpin Wali Kota Sorong dibantu para bupati di wilayah Sorong Raya. Wadah inilah yang diberi kepercayaan untuk terus berjuangkan pemekaran provinsi.

Dukungan dan respons positif dari prominent figure di Papua Barat yaitu Gubernur Papua Barat dan di Papua yaitu Bupati Puncak, termasuk dari kalangan parlemen menggambarkan kesepahaman bahwa pemekaran Papua dan Papua Barat adalah point of no return atau sebuah keniscayaan yang harus segera direalisasikan

Pemerintah Pusat yang menggelontorkan dana Triliunan rupiah ke Papua dan Papua Bara ternyata tidak menghasilkan manfaat positif apapun, bahkan penyakit HIV/AIDS, korupsi dan sejumlah moral fraud lainnya masih sering terjadi di Papua dan Papua Barat

Pemekaran Papua dan Papua Barat jelas merupakan exit strategy yang komprehensif untuk mengatasi masalah kekinian di Papua, dan ada pembenarannya ketika Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan di 16 daerah masih tinggi dan berada di atas rata-rata nasional yang mencapai 9,22%

Kalau semua unsur di Papua dan Papua Barat, Pemerintah Pusat dan Komisi II DPR RI sudah sepakat memekarkan Papua dan Papua Barat, maka let’s do it as soon as possible. Papua is Indonesia, Indonesia is Papua.