Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mendukung dilaksanakannya Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait evaluasi Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) Nomor 21 Tahun 2001 untuk Papua dan Papua Barat.
Menurutnya, evaluasi harus dilakukan agar seluruh elemen masyarakat mengetahui dimana letak keberhasilan dan kegagalan otsus selama hampir 20 tahun berjalan.
Gubernur menyebutkan, evaluasi harus dilakukan sebagai bagian penting dalam pelaksanaan Otsus selama ini di Tanah Papua. Evaluasi Otsus yang tengah dilaksanakan oleh MRP Papua Barat melalui RDP adalah wadah mendengar aspirasi dan pikiran masyarakat asli Papua. Karena itu wajar ketika muncul beragam pandangan terkait pelaksanaan UU Otsus di Papua dan Papua Barat.
Dominggus melanjutkan, evaluasi Otsus dalam RDP harus melibatkan seluruh elemen masyarakat di wilayah Doberay dan Bomberay. Dia berharap evaluasi bersama yang dilakukan mampu melihat dua sisi pelaksanaan Otsus antara keberhasilan maupun kegagalan. Hasil dari evaluasi itulah yang nantinya akan dibawa ke Jakarta untuk disampaikan kepada Presiden dan DPR.
Ia menambahkan, serapan dana Otsus diarahkan pada empat sektor di antaranya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Hal lain yang juga selama ini terjadi dalam pelaksanaan Otsus yakni pembatasan kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) oleh pemerintah pusat.
Karena itu, dia berharap setelah dilaksanakannya evaluasi pelaksanaan Otsus maka kewenangan pengelolaan SDA sepenuhnya diberikan ke daerah.
Dominggus lalu meminta agar masyarkat asli Papua tidak melakukan aksi anarkis di jalan, atau di pasar terkait evaluasi Otsus. Seluruh aspirasi dan pendapat yang disampaikan harus tetap menghargai hak dan kebebasan orang lain. Sehingga tidak menciptakan situasi konflik di tengah masyarakat.
Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar