"Kejaksaan berkewajiban menjaga pembangunan dan hasil-hasil pembangunan sehingga dalam pengawasan harus mengetahui secara faktual hambatan-hambatan yang dihadapi oleh daerah termasuk regulasi-regulasi yang menghambat perkembangan pariwisata di Raja Ampat," kata Kepala Kejaksaan Tinggi Papua Barat Yusuf di Sorong, Kamis (30/7).
Dia mengatakan, regulasi yang selama ini menghambat pembangunan pariwisata di kabupaten Raja Ampat akan dirampingkan. Hal ini memudahkan investor untuk melakukan investasi, pendampingan terhadap pembuatan regulasi pariwisata dilakukan agar investor yang akan menanamkan modal di Raja Ampat dimudahkan, statusnya jelas, lokasinya jelas, serta hak dan kewajibannya jelas sesuai dengan ketentuan hukum.
"Pendampingan dilakukan agar regulasi pariwisata yang dihasilkan menjadi penguatan bagi investor bukan menjadi hambatan bagi pembangunan pariwisata di Raja Ampat," ujar dia.
Bupati Raja Ampat, Abdul Fariz Umlati yang memberikan keterangan terpisah, memberikan apresiasi kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Papua Barat yang telah mengunjungi Raja Ampat. Jajaran Kejati Papua melakukan sosialisasi serta menyatakan siap membantu Raja Ampat dalam sinkronisasi regulasi pariwisata.
Ia menyampaikan masih ada regulasi yang menjadi hambatan bagi pembangunan dan pengembangan pariwisata di Raja Ampat. Seperti perikanan dan kelautan dimana perikanan kewenangan ada di tingkat kabupaten dan kelautan ada di tingkat provinsi.
"Dengan dukungan dan bantuan Kejaksaan tinggi Papua Barat ini diharapkan ke depan kita dapat duduk bersama pihak-pihak terkait untuk menyelesaikan permasalahan regulasi yang masih penghambat pariwisata demi kemajuan dan kemakmuran masyarakat di negeri bahari Raja Ampat yang kita cintai bersama," tambah dia.
Pemerintah sampaikan, hutan di Papua masih terpelihara dengan baik, saat provinsi lain harus berhadapan dengan deforestasi. Maka, pengembangan sektor pariwisata di Provinsi Papua dan Papua Barat harus memperhatikan konsep ramah lingkungan.
Dengan konsep itu, Bumi Cendrawasih bisa menjadi destinasi ekowisata terbaik dunia. Demikian Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Wakil Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Angela Tanoesoedibjo saat menghadiri "Forum High Level Meeting on Green Investment For Papua and West Papua" di Sorong, Papua Barat, Kamis (27/2/2020) lalu.
Ia mengatakan, keanekaragaman yang dimiliki Papua dan Papua Barat harus dipelihara dan dimanfaatkan dengan memperhatikan aspek kelestariannya. Salah satu upaya yang bisa ditempuh adalah memastikan pengembangannya dilakukan dengan investasi hijau/berkelanjutan.
“Sebagai rumah dari setengah biodiversitas negeri, pengembangan ekowisata di Papua dan Papua Barat dapat membawa dampak positif, di antaranya peningkatan kehidupan masyarakat setempat, serta melahirkan wirausaha-wirausaha baru,” kata Angela.
Lebih lanjut ia mengatakan, kekayaan dan keindahan alam di Papua dan Papua Barat harus sama-sama dijaga oleh semua stakeholder, baik pemerintah pusat, swasta, kelompok adat, kelompok agama, kelompok pemuda hingga masyarakat.
“Provinsi Papua dan Papua Barat memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu destinasi ekowisata terbaik dunia. Komitmen dan sinergi dari pemerintah pusat, daerah, beserta sektor swasta dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk mewujudkannya,” kata Angela.
Hello, my name is Jack Sparrow. I'm a 50 year old self-employed Pirate from the Caribbean.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar