TNI-Polri Dukung Perpanjangan Penutupan Papua

TNI-Polri Dukung Perpanjangan Penutupan Papua

Kapolda Irjen Pol. Paulus Waterpauw, mengatakan pihaknya tetap mendukung langkah Pemerintah Papua perpanjang masa pembatasan sosial untuk memutus penyebaran Covid-19.

“Kami prinsipya dari Kepolisian setuju terhadap langkah-langkah pembatasan yang dilakukan dengan catatan kita tidak mengijinkan siapapun masuk ke Tanah Papua,” katanya saat rapat tim Satgas Covid-19 di Gedung Negara, Dok V atas, Kota Jayapura, Rabu (22/4/2020).

Menurut Kapolda, dengan adanya pembatasan ini maka tidak ada aktivitas sehingga penanganan perkara kriminalitas mulai terdampak.

“Salah satunya apabila kita tengah berproses sebuah perkara lalu ada teman-teman Kejaksaan yang sementara terlock di Jakarta sehingga sedikit mengganggu proses hukum yang kita jalankan,” akuinya.

Kapolda mengakui pula, Pemerintah Kabupaten Mimika sedikit melanggar tapi ada sedikit nilai-nilai positif. Dengan pembatasan ini, jajaran wilayah khususnya di pedalaman baik satuan TNI-Polri mengalami kendala ketersediaan BBM karena tidak ada mobil lajuran.

“Mengusulkan dari Satuan Tugas yang mempunyai peranan di bidang masing-masing kita kerja dan merubah kebiasaan masyarakat yang hanya menikmati dana otonomi khusus menjadi masyarakat mandiri dan bergotong royong,” kata Kapolda.

Tim dari Sekda dan Kepala Dinas Perindakop sinergi dengan satuan TNI-Polri mendistribusikan bantuan di sekitar Kota.

“Semua komunitas masyarakat kota kita harus penuhi termasuk fokus saudara-saudara kita di La Pago dan Mee Pago,” tandasnya.

Sementara itu, Pangdam XVII/Cenderawasih, Mayjen TNI. Herman Asaribab, mengatakan Satgas Covid-19 setiap harinya harus terus berkomunikasi dengan Kabupaten, agar di cek laporan untuk mengupdate data dan dilakukan tindakan preventif.

“Jadi, dalam penanganan Covid-19 ini kuncinya, Bupati, Wali Kota dan Gubernur harus terus-menerus bekerja sebagai team work dan tidak bekerja sendiri,” imbaunya.

Pangdam mencontohkan, ada kejadian beberapa waktu lalu, salah satu Bupati meminta tolong Danlanud untuk memfasilitasi tenaga medis dan stafnya berangkat tetapi justru mendapat komplain di Wamena.

“Saya minta ini dipikirkan bersama terkait penyiapan sarana transportasi pesawat oleh Provinsi Papua apabila dibutuhkan dalam kondisi tertentu,” pungkasnya.