Permohonan Genjatan Senjata KKB Tak Membuat TNI-Polri Surut Dalam Melakukan Pengejaran dan Penegakan Hukum

Permohonan Genjatan Senjata KKB Tak Membuat TNI-Polri Surut Dalam Melakukan Pengejaran dan Penegakan Hukum

Kelompok separatis Papua menawarkan gencatan senjata di tengah pandemi COVID-19, dengan syarat pemerintah Indonesia sepakat untuk menarik seluruh pasukan militer non-organik di sana.

Bila gencatan senjata disepakati, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dari Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) berjanji untuk tidak akan menyerang fasilitas kesehatan, memastikan kelancaran distribusi alat kesehatan dan obat-obatan, serta membantu menyebarkan informasi terkait COVID-19 kepada masyarakat.

“Itu berlaku jika Indonesia tarik semua militer non-organik dari Papua. Karena faktanya sekarang TNI/Polri sedang lakukan mobilisasi militer dalam jumlah besar,” kata Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sembom.

Sebby mengklaim, saat ini operasi militer pasukan gabungan Tentara Nasional Indonesia TNI-Polri telah tersebar di beberapa titik kabupaten dan kota di Papua seperti Ndugama, Lani Jaya, Timika, Tembagapura, dan Pegunungan Bintang.

Kepala Pusat Penerangan TNI, Mayor Jenderal Sisriadi, menolak menanggapi serius tawaran OPM, yang oleh pemerintah dianggap kelompok kriminal bersenjata.

“Anda tahu arti gencatan senjata?” tanya Sisriadi. “Apakah Indonesia sedang konflik bersenjata? Tolong baca konvensi Jenewa,” kata Sisriadi kepada BenarNews.

Kapendam XVII Cenderawasih, Letkol Eko Daryanto, dan Wakapendam XVII Cenderawasih, Letkol Inf Dax Sianturi, menolak berkomentar perihal tawaran gencatan senjata. Begitu pula dengan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD.

Berdasarkan laporan ISEAS-Yusof Ishak Institute, perbandingan pasukan keamanan dengan rasio per kapita populasi di Papua berkisar 1:97, yakni terdapat satu polisi atau tentara untuk setiap 97 orang. Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat nasional yang berkisar 1:296.

Dari rasio tersebut, saat ini diperkirakan jumlah pasukan gabungan TNI-Polri yang berjaga di Papua berjumlah sekitar 37.000 personel.

Di sisi lain, Wakapendam XVII/Cenderawasih Letkol Inf Dax Sianturi, pada akhir Desember 2019, mengklaim jumlah anggota kelompok separatis di Papua dan Papua Barat mencapai 50.000 sampai 60.000 orang.

Sebby mengatakan, jika pemerintah Indonesia menolak tawaran gencatan senjata, maka TPNPB dan OPM mengancam akan tetap melakukan perlawanan di berbagai wilayah, termasuk di kawasan pertambangan emas dan tembaga milik Freeport Indonesia di Tembagapura.

TNI-Polri akan terus melakukan pengejaran dan penegakan hukum atas apa yang dilakukan kelompok KKB Papua, tanpa menghiraukan permohonan mereka yang sebenarnya sudah mulai ketakutan akan pandemi virus Corona (Covid-19) karena mereka tak punya logistik kesehatan.