Komitmen Komisi Informasi Wujudkan Transparansi Publik di Papua - Berita Papua

Breaking

Senin, 02 Maret 2020

Komitmen Komisi Informasi Wujudkan Transparansi Publik di Papua

Komitmen Komisi Informasi Wujudkan Transparansi Publik di Papua

Ketua Komisi Informasi Mus Pigai, sapaan karib Wilhemus Pigai berkomitmen menjadikan Provinsi Papua sebagai daerah yang informatif, dengan terwujudnya transparansi terhadap setiap kebijakan publik.

"Badan-badan publik pemerintah maupun non pemerintah wajib memberikan informasi yang baik kepada rakyat di Tanah Papua, sehingga rakyat mendapat pelayanan yang baik," katanya, Sabtu (29/2).

Menurut Mus, tujuan terbentuknya adalah sebagai lembaga negara yang memberikan pelayanan dalam rangka menjamin dan melindungi setiap hak warga negara atas akses informasi.

"Ini kesempatan yang baik bagi masyarakat untuk menggunakan UU beserta aturan pelaksanaannya untuk memperoleh informasi," katanya.

KI adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU No 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan peraturan pelaksanaannya. Selain itu, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan atau ajudikasi non litigasi.

"Informasi merupakan kebutuhan pokok bagi setiap orang untuk pengembangan pribadi maupun lingkungan sosial, serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional, maka setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh informasi," katanya.

Mus menegaskan setiap orang mempunyai hak untuk memperoleh informasi, karena hal itu merupakan hak asasi manusia. Dan keterbukaan informasi publik itu merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.

Selaku pimpinan KI Papua, Mus memiliki beberapa program kerja ke depan antaralain melakukan sosialisasi UU keterbukaan informasi publik kepada badan publik pemerintah maupun non pemerintah di tingkat kampung maupun distrik.

"Sehingga masyarakat mengetahui hak-hak mereka dalam memperoleh informasi," kata dia.

Kemudian, Ia akan membangun partnership dengan lembaga sosial masyarakat (LSM), Pers, perguruan tinggi, partai politik dan berbagai lembaga publik lainnya.

"Kita juga akan meningkatkan kapasitas pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) di seluruh Papua. Ini sangat penting karena mereka sebagai pejabat yang bertugas mengelola informasi," pungkasnya.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar