Referendum Catalonia jauh Berbeda Dengan Papua

Referendum Catalonia jauh Berbeda Dengan Papua

Sebuah komunitas otonom dalam Kerajaan Spanyol, baru-baru ini membuat heboh dunia dengan penyelenggaraan referendum pada 1 Oktober, 2017 lalu. Hasil referendum yang di gelar 1 Oktobr 2017 menunjukkan bahwa 90 persen dari 2,26 Juta orang memilih merdeka dari Spanyol.

Meski hasil referendum Catalonia belum diakui oleh pemerintah Kerajaan Spanyol dan rezim internasional PBB, referendum Catalonia telah membumi. Pesan politik sukses terkabarkan hingga ke seluruh pelosok dunia. Referendum menanamkan berbagai pesan kepada masyarakat dunia, khususnya bagi masyarakat yang sedang berjuang menuntut demokrasi dan keadilan.

Pejabat Komisi Uni Eropa Guenther Oettinger, menyatakan bahwa perlu adanya penghentian gencatan senjata antara Spanyol dan Catalonia, akibat memanasnya suhu politik. Guenther mengkhawatirkan adanya perang saudara, seperti yang sengan terjadi di Papua Indonesia. Karena Organisasi Papua Merdeka (OPM) ingin mengikuti jejak Catalonia.

Seperti hal yang dialami Catalonia, dimana pemerintah Spanyol tidak mengakui hasil referendum, hal yang sama juga terjadi pada gerakan Petition For West Papua. Pemerintah Indonesia mengklaim Petisi yang di sampaikan Benny Wenda, juru bicara United Liberation Movement For West Papua (ULMWP) hanyalah berita bohong (hoax) semata.

Pemerintah, melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, juga telah melakukan lobi dan diplomasi untuk menangkal  gerakan Papua Merdeka tersebut. karena kasus referendum Papua sangat berbeda dengan yang terjadi di Catalonia. Di Catalonia 90% penduduknya menginginkan kemerdekaan, namun di Papua hanya segelintir kelompok dengan usahanya menghasut, dan membuat petisi palsu untuk senjata dalam melakukan referendum.