Hilangkan Perspektif Buruk TNI-Polri di Papua, Wujudkan Kondusifitas

Hilangkan Perspektif Buruk TNI-Polri di Papua, Wujudkan Kondusifitas

Papua Indonesia dengan kekayaan sumber daya alam yang cukup besar menjadi perhatian dengan sentimen yang cukup kuat jika dibandingkan dengan kondisi ekonomi dan situasi keamanannya. Salah satu daerah yang mendapat sorotan adalah Nduga. Daerah itu menjadi sorotan terutama pasca terjadinya insiden serangan sadis kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka (OPM) kepada pekerja PT Istaka Karya yang mengakibatkan 16 korban tewas.

Serangan OPM berimplikasi pada situasi di Nduga yang tidak kondusif. Peristiwa kekerasan bersenjata oleh TPNPB/OPM pimpinan Ekianus Kogoya berdampak kepada keputusan pemerintah untuk mengirim pasukan TNI/Polri untuk menciptakan situasi kondusif sehingga tidak ada gangguan keamanan dalam proses pembangunan.  Konflik antara aparat keamanan dengan OPM menyebabkan masyarakat ketakutan. Hal tersebut yang akhirnya muncul suara-suara untuk menarik pasukan TNI/Polri dari Nduga.

Perspektif pemerintah yang ingin segera memajukan Papua dengan berbagai pembangunan dan menciptakan situasi kondusif dengan pendekatan keamanan tidak terkomunikasikan dengan baik kepada sebagian masyarakat terutama para aktifis kemanusiaan. Pendekatan keamanan yang dilakukan pemerintah dengan mengirimkan pasukan TNI/Polri justru dianggap sebagai operasi militer yang bisa mengancam masyarakat.

Pemerintah perlu melakukan pendekatan khusus terhadap Papua, terutama mengedepankan pendekatan sosial budaya. Dengan pendekatan tersebut maka komunikasi dan informasi akan lebih tersampaikan kepada masyarakat. Di sisi lain TNI/Polri tetap harus dipertahankan di Papua mengingat sebagai bagian dari Indonesia maka kehadiran negara melalui TNI/Polri di Papua tetap diperlukan.

Terlepas dari berbagai provokasi dari pihak-pihak tertentu kepada masyarakat untuk menolak kehadiran TNI/Polri, upaya kemanunggalan TNI/Polri tetap harus dibangun.
Di sisi lain sebagai jalan membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah maka isu-isu pelanggaran HAM yang muncul sebaiknya ditangani. Para aktivis kemanusiaan dapat memberikan bukti yang valid atas dugaan pelanggaran HAM tersebut dan pemerintah pro aktif untuk memberikan tindak lanjut. Dengan adanya gerakan dari dua arah ini maka diharapkan terjalin komunikasi yang baik dan selaras sehingga harmonisasi dapat terjadi.

Situasi kondusif di Papua Indonesia bukan hal yang mustahil jika pendekatan sosial dan budaya dapat dikedepankan, namun tanpa meninggalkan kehadiran negara di Papua melalui TNI/Polri. Membangun kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sangat penting untuk dilakukan dan hal tersebut dapat diawali dengan menjalin komunikasi intensif untuk menindaklanjuti dugaan kasus pelanggaran HAM. Jika hal tersebut dapat dilakukan celah-celah provokasi dari pihak yang ingin memelihara konflik di Papau diharapkan dapat teratasi.