Dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat akan di Desain kembali - Berita Papua

Breaking

Jumat, 28 Februari 2020

Dana otonomi khusus Papua dan Papua Barat akan di Desain kembali

Dana otonomi khusus Papua akan dievaluasi

Pemerintah menilai, dana otonomi khusus yang disalurkan ke Provinsi Papua dan Papua barat belum digunakan secara optimal. Hal ini terlihat dari indikator seperti pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat yang belum berjalan sesuai target. Sehingga, pengelolaan dana otsus Papua dan Papua Barat perlu didesain kembali.

Total yang dicairkan pemerintah pusat untuk Papua dan Papua Barat sebesar Rp 126,99 triliun. Total dana otsus yang diterima oleh Papua sebesar Rp 93,05 triliun dan Papua Barat sebesar Rp 33,94 triliun. Total dana itu sudah dicairkan pada rentang 2002 sampai 2020.

“Kami merasa penggunaan dana otsus belum optimal dalam meningkatkan layanan publik di Papua dan Papua Barat bila dibandingkan dengan daerah yang tidak menerima dana otsus,” ucap Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Jakarta, Selasa (25/2).

Dana otsus belum meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua terlihat dari beberapa indikator yang dibuat oleh pemerintah. Misalnya, alokasi untuk sektor pendidikan, bagi Papua hanya sebesar 25,4% atau masih di bawah ketentuan sebesar 30%, untuk Papua Barat sebesar 25,1% atau sesuai Peraturan Gubernur sebesar 20 sampai 30%.

Sementara di bidang kesehatan, Papua mengalokasikan dana otsus hanya sebesar 18,7% atau sudah di atas ketentuan dalam Perdasus sebesar 15%. Sedangkan di Papua Barat untuk sektor kesehatan sebesar 13,4% atau sudah di atas ketentuan dalam Pergub yaitu sebesar 10 sampai 15%.

“Pendanaan otsus dengan skema saat ini belum dapat mendorong percepatan perbaikan pelayanan publik dan kesejahteraan sampai pada tingkat yang diharapkan. Sehingga, pengelolaan dana otsus perlu didesain kembali,” ucap Suahasil.

Menurut Suahasil, porsi penggunaan dana otsus belum fokus karena masih menyebar di bidang lain. Ia menilai, secara umum indikator pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di wilayah Papua yang memperoleh dana otsus, masih lebih buruk dibandingkan dengan rata-rata kabupaten kota dengan karakteristik serupa.

"Hanya indikator stunting dan akses air bersih di Papua, serta akses sanitasi layak di Papua Barat yang mengalami perbaikan lebih tinggi dibandingkan rata-rata kabupaten kota dengan karakteristik serupa," tutur Suahasil.

Besarnya nilai dana otsu tersebut belum diketahui oleh masyarakat papua sendiri. Banyak masyarakat yang mengeluhkan sebab tidak merasakan langsung dampak dari dana otsus. Pemerintah pusat seharusnya menegaskan kepada daerah untuk melakukan sosialsiasi dari dana otsus tersebut mulai dari dana yang disalurkan hingga manfaat dari dana tersebut.

Anggota DPD RI dari Papua Ruben Uamang juga menyoroti pengelolaan dana otsus yang menurutnya harus ada peran dari pemerintah baik pusat maupun daerah untuk melihat sektor-sektor dan kebutuhan untuk pemakaian dana.

“Sejak dana otsus diberikan ada perangkat hukum nasional sehingga tata kelola keuangan di daerah juga diatur dari pusat. Sehingga, bila dilihat dari angkanya dana tersebut besar, tetapi belum menyentuh substansi yang diharapkan,” ucap Ruben.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar