Penetapan OPM sebagai Organisasi Teroris Adalah Tepat - Berita Papua

Breaking

Minggu, 26 Januari 2020

Penetapan OPM sebagai Organisasi Teroris Adalah Tepat

Penetapan OPM sebagai Organisasi Teroris Adalah Tepat

Melihat aksi OPM, tampak jelas adanya motivasi politik yang didukung penggunaan kekerasan bersenjata. Korban jiwa, kerusakan infrastruktur, ketakutan massa serta gangguan Kamtibmas terjadi akibat aksi OPM di Papua. OPM sebagai suatu entitas telah beroperasi dalam dua arena penting, pertama sayap militernya menciptakan ancaman keamanan dan teror, serta kedua sayap politik aktif menggalang pengakuan dan intens di luar negeri.

Strategi OPM ini ancaman bagi kepentingan nasional dan perlu direspon dengan cara pandang serta pendekatan baru hingga dapat ditangani secara komprehensif. Selama ini pemerintah menggunakan pendekatan hukum dan keamanan konvensional dalam menangani aksi OPM.

Penyebutan OPM dan seluruh aksinya sebagai KKB membatasi ruang gerak pemerintah Indonesia untuk melakukan tindakan komprehensif secara terukur guna mencegah dan menanggulangi keberadaan OPM. Tidak ada kerangka hukum yang terintegrasi untuk menangani aksi OPM dan simpatisannya.

Selama ini pemerintah mengandalkan tindakan pemidanaan umum dalam menangani anggota OPM yang tertangkap, dan pasal-pasal tentang makar bagi aktivis simpatisan OPM seperti yang dilakukan 6 aktivis pro Papua merdeka yang mengibarkan bendera Bintang Kejora di Istana tahun 2019 lalu. Oleh karena itu, menempatkan OPM sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dengan pendekatan criminal justice system yang bersifat konvensional tentu tidak akan memadai.

Pola, tindakan dan dampak yang ditimbulkan dari aksi OPM sangat jelas memenuhi definisi Terorisme sebagai perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal.

Dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan, sebagaimana dinyatakan dalam UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.

Penyebutan dan penanganan OPM sebagai KKB justru membatasi peranan pemerintah untuk melakukan tindakan yang lebih efektif dan komprehensif. Aksi OPM dan simpatisannya harus dilihat sebagai non conventional threat sehingga perlu pendekatan yang bersifat lex specialist dan extra ordinary dengan menjadikan UU Terorisme sebagai payung hukum untuk mengintegrasikan kebijakan dan aktor-aktor yang terlibat dalam penanganan OPM.

Oleh karena itu sangat urgen bagi pemerintah untuk menyatakan OPM sebagai organisasi teror, disusul dengan tindakan yang ditimbulkan sebagai konsekuensinya. Pernyataan OPM sebagai organisasi teror tentu memiliki segudang alasan objektif maupun subjektif. Secara objektif, OPM telah mendeklarasikan secara terbuka bertanggungjawab atas sejumlah kasus perusakan infrastruktur publik dan pembunuhan yang terjadi bertahun-tahun di Papua.

Langkah tersebut akan semakin efektif jika ditindaklanjuti dengan usulan pemerintah agar OPM masuk dalam Daftar Organisasi dan Pelaku Terorisme yang dibuat oleh PBB dan mengembangkan kerjasama global dalam membatasi ruang gerak OPM. Hal ini menunjukan bahwa pemerintah Indonesia berdaulat atas kebijakan dalam negeri tentang pemberantasan terorisme, dan sekaligus menunjukkan bahwa Indonesia menganut due process of law, karenanya tidak dapat dinyatakan sebagai bentuk pelanggaran HAM.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar