Mendagri Petakan Potensi Konflik Pilkada 2020 di Papua - Berita Papua

Breaking

Sabtu, 25 Januari 2020

Mendagri Petakan Potensi Konflik Pilkada 2020 di Papua

Mendagri Petakan Potensi Konflik Pilkada 2020 di Papua

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menggandeng Bawaslu dan aparat keamanan untuk mencegah potensi konflik selama proses Pilkada di Papua Barat.

"Untuk masalah daerah rawan, tadi ditanyakan masalah Papua khususnya. Itu daerah rawan, pasti akan kita lakukan analisis, baik oleh aparat keamanan, Kemendagri, juga Bawaslu mengidentifikasi daerah rawan," ujar Tito di kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (23/1/2020).

Papua memang selalu menjadi daerah rawan saat pemilihan umum, ada dua faktor penyebab kerawanan itu. Pertama adalah sistem noken dan jumlah pemilih. Potensi rawan kedua adalah serangan dari kelompok kriminal bersenjata.

"Papua memang selama ini juga menjadi salah satu daerah yang dalam pemilihan selalu dianggap rawan. Ada dua kerawanan yang kita awasi. Pertama, potensi konflik terutama karena masalah sistem noken yang ada di pegunungan-pegunungan, masalah jumlah pemilih, dan lain-lain," jelas Tito.

Untuk mengatasi masalah jumlah pemilih itu, Tito menyebut, perlu peningkatan pengadaan KTP elektronik dan sensus penduduk. Selain itu, pemerintah berupaya melakukan mediasi dengan pihak-pihak yang berpotensi menimbulkan konflik.

"Ini diakali dengan cara tadi, mendorong di daerah pegunungan pun diberlakukan e-KTP, sensus, dan lain-lain. Sekarang sudah berjalan. Kemudian kedua, mediasi-mediasi di antara pihak-pihak yang mungkin berpotensi konflik," katanya.

Yang kedua adalah potensi gangguan keamanan dari kelompok bersenjata. Tito menyebut akan perkuat dengan kegiatan intelijen dan pendekatan kepada kelompok-kelompok tersebut maupun operasi-operasi penegakan hukum keamanan. Bila perlu penambahan jumlah anggota aparat keamanan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar