Pembangunan Infrastruktur Papua Harus Libatkan TNI

Pembangunan Infrastruktur Papua Harus Libatkan TNI

Pembangunan Jalan Trans Papua sejak akhir 2018 hingga 2019 kerap terhambat karena adanya gangguan keamanan dari kelompok kriminal bersenjata (KKB). Untuk mengejar target terhubungnya seluruh jalur tersebut di 2020, muncul wacana TNI akan dipercaya mengerjakan Trans Papua di sejumlah titik rawan. #

Terkait hal tersebut, Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Jhon Wempi Wetipo menyatakan, keputusan atas hal tersebut akan dilakukan setelah dilakukannya evaluasi.

"Tidak semua pekerjaan dilakukan oleh TNI, dan tanggal 4 besok kami akan rakor dari semua balai yang ada di Papua, untuk mengevaluasi semua pekerjaan yang ada, hambatan yang di hadapi dan hambatan serta solusinya apa agar di tahun berikutnya pekerja bisa selesai," kata dia.

Wetipo mengakui bila hambatan terberat dalam proses pembangunan Jalan Trans Papua adalah masalah keamanan. Karenanya, ia meminta dukungan dari semua pihak untuk menyukseskan pembangunan yang telah direncanakan.

Terkait hal tersebut, Kepala Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) XVIII Jayapura, Osman Marbun, juga mengatakan, pada 2019, TNI sudah terlibat untuk mendukung pembangunan ruas jalan Wamena (Jayawijaya)-Mbua (Nduga).

Ia menambahkan, sebagian besar kontraktor yang biasa memperoleh pekerjaan di wilayah rawan, merasa tidak nyaman dengan situasi yang ada. Karenanya, sangat dimungkinkan pekerjaan-pekerjaan di daerah rawan KKB akan diserahkan kepada pihak TNI agar target terhubungnya jalan Trans Papua di 2020 bisa tercapai.

"Tetapi ke depan mungkin akan kami hentikan kontrak dengan Istaka dan Brantas, nanti akan kami atur apakah TNI penuh di sana, karena situasi sekarang ini banyak rekanan yang khawatir kerja di sana," kata Osman.